Sistem Politik

Pengertian Sistem Politik Menurut Para Ahli

1. Sukarna
   Sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaiana memperoleh suatu kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat atau sebaliknya, pengaturan negara dengan negara, atau negara dengan rakyatnya.
2. Robert dahl

Sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan.

1. David Easton

Sistem politik adalah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialosikan secara otoritatif kepada masyarakat

1. Rusadi kantaprawira

Sistim politik merupakan mekanisme atau cara kerja serangkaian fungsi atau peranan dalam sistim politik yang berhubungan atau sama lain dan menunjukan suatu proses yang langgeng.
Sistem Politik adalah kumpulan pendapat-pendapat dan lain-lain yang membentuk satu kesatuan yang berhubung-hubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur hubungan antara individu satu sama lainnya atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara.
Macam-macam Sistem Politik
Sistem politik tradisional, terdiri atas sistem politik patriachal, sistem politik patrimonial dan system politik feudal.

1. Sistem politik antara tradisional dan modern yang disebut dengan sistem politik kerajaan birokrasi (The istorical bureaucratic empire).
2. Sistem politik modern yang terdiri atas sistem politik demokratis dan sistem politik kediktatoran (Otoriter dan totaliter).

Sistem politik tradisional terdiri dari :

1. sistem politik Patriarchal adalah sistem politik yang dilambangkan dengan kekuasaan dan otoritas yang berada pada laki-laki.
2. sistem politik Patrimonial adalah sistem politik yang diwariskan secara turun-temurun.

Sistem politik Modern, terdiri dari:

1. Sispol Demokrasi yaitu Sispol yang memegang kekuasaan banyak orang, berdasarkan kehendak rakyat, kekuasaannya terbatas dan bertanggung jawab kepada rakyat.
2. Sispol Kediktatoran (otoriter) Yaitu : Sispol yang memegang kekuasaan beberapa orang atau kelompok orang, Kekuasaan sangat luas tak terbatas meliputi seluruh kehidupan negara, dan tidak perlu atau tidak ada mekanisme pertanggungjawaban pemerintah.

Keadaan Sistem Politik di Indonesia
Mengutip dari sebuah article system politik di Indonesia antara lain sebagai berikut :
Saat ini kondisi politik yang terjadi justru saling memperebutkan kekuasaan. Para penjabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat. Janji – janji yang dulu di buat justru di lupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang di peroleh. Seolah tidak menerima dengan kemenangan sang rival, maka berusaha mencari kesalahan untuk dapat menggulingkan.
Kondisi politik di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Para pejabat masih saja sibuk mengurusi kursi jabatannya. Lagi – lagi mereka melupakan soal rakyat. Semisal saja soal kasus suap wisma atlet. kita ketahui bahwa Anggelina S merupakan kunci dari bobroknya korupsi yang terjadi di Wisma Atlet. Namun, apa yang terjadi? Apakah Anggelina S berbicara jujur terkait korupsi yang terjadi di Wisma Atlet? Tidak kawan, justru beliau menutupi kondisi yang sebenarnya terjadi.
Kondisi tersebut sangatlah memprihatinkan. Hal tersebut masih salah satu contoh yang ada. Berbicara kondisi politik di Indonesia maka tidak akan jauh dari sebuah kekuasaan. Dewasa ini politik justru seringkali di gunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Ntah dengan apa pun, tidak melihat rambu rambu yang ada, hal yang terpenting kursi kekuasaan harus di dapat. Namun, kursi kekuasaan itu harus di bayar dengan pengorbanan yang besar juga baik itu fikiran dan materil.
Akhirnya rakyat yang menjadi korban dari kondisi politik yang ada sekarang. Para birokrat bangsa ini sepertinya masih terlalu sibuk untuk terus berebut kursi kekuasaan.
Sebenarnya politik layaknya sebuah pisau. Bila pisau tersebut di gunakan oleh ibu rumah tangga untuk memasak maka pisau akanlah sangat bermanfaat. Maka akan tersedia hidangan yang lezat untuk keluarga. Namun beda cerita bila pisau tersebut di gunakan oleh pembunuh. Maka yang terjadi adalah sebuah kesedihan dan kesengsaraan yang terjadi.
Begitu pula dengan politik, ia akan bisa menjadi sebuah alat untuk mencapai sebuah kebahagiaan atau malah menjadi sebuah kesengsaraan.
Dewasa ini, para politikus yang ada justru tidak mampu memberikan sebuah kesejukan di tengah gerahnya suasana politik yang ada. Para politikus ini nampaknya masih terlalu sibuk. Padahal rakyat Indonesia di luar sana menjadi korban mereka.
Sekarang ini keadaan politik di Indonesia tidak seperti yang diinginkan. Banyak rakyat beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah sesuatu yang hanya mementingkan dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Pemerintah Indonesia pun tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian rakyat yang mengeluh, karena hidup mereka belum dapat disejahterakan oleh negara. Pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk, dikarenakan pemerintah Indonesia yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan baik.bagi mereka politik hanyalah sesuatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan.
Jika hal ini terus di biarkan, maka seperti bom yang terus di pendam. Maka suatu saat akan meletus juga. Jika kondisi pemerintah terus seperti ini maka tidakl mustahil jika rakyat tidak akan percaya dengan politik. Ketidakpercayaan para rakyat inilah yang sangat berbahaya bagi kestabilan negara. Akibatnya masyarakat akan cenderung apatis terhadap kondisi sebuah negara. Karena kestabilan negara juga di pengaruhi oleh kestabilan politik yang ada di negara tersebut. Apabila gejolak politik di suatu negara terus menerus bergejolak maka tidak mustahil jika terjadi peperangan. Akibatnya masyarakat yang menjadi korban seperti negara negara di timur tengah.

Solusi Bagi sistem politik Indonesia
Bebagai masalah timbul karena adanya penyimpangan otoritas kekuasaan, termasuk faktor kepentingan politik. Indonesia sebagai negara demokrasi memang sudah sewajarnya mempunyai iklim politik yang kuat. Akan tetapi masih banyak penyimpangan otoritas politik di Indonesia. Apalagi sekarang memang sedang musim politik. Menyongsong beberapa agenda pemilu kedepan di Indonesia, mulai dari Pilkada, Pilgub hingga Pilpres. Media secara intens menayangkan berita, dialog, bahkan kampanye politik tanpa adanya regulasi yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa interest untuk menang dari sebuah golongan atau partai politik semakin besar. Sistem kampanye politik seperti ini memicu banyak penyimpangan politik contohnya melakukan konspirasi dan money politics. Melihat hal ini perlu adanya sebuah batasan agar tujuan pelaku politik tercapai sesuai kaidahnya. Meminjam istilah Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama tidak golongannya saja. Tentunya harapan besar tersemat bagi para calon pemimpin negeri ini, maraknya kasus korupsi dan nepotisme yang membuat gerah masyarakat tidak bisa lepas dari penyimpangan otoritas sebuah golongan maupun partai politik. Kasus korupsi impor daging sapi yang sarat akan konspirasi politik serta proyek Hambalang yang tidak segera tuntas adalah buktinya. Oleh karena itu, ada beberapa solusi agar tidak terjadi penyimpangan politik. Pertama, pencerdasan publik terhadap masyarakat agar mampu mengambil sikap yang benar terhadap kebijakan, proses pemilihan umum dan kampanye partai politik. Hal ini mampu menimbulkan sikap masyarakat untuk memilih dengan benar. Kedua, adanya proses akuntabilitas partai politik terhadap publik yang jelas, sehingga publik mengetahui aliran dana dalam tubuh partai serta sistem keuangan suatu partai politik, tentunya untuk mencegah korupsi. Ketiga, politik adalah benda yang tidak terlihat maka dibutuhkan penegakkan hukum yang tegas. Selama ini hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Keempat, ada pembatasan yang jelas kewenangan partai politik sehingga otoritas tetap kembali pada pemerintah dan rakyat. Membicarakan tentang politik adalah bagaimana cara kita untuk menyikapi setiap kebijakan dari pemerintah. Seperti kita ketahui banyak pejabat pemerintah merangkap pengurus partai politik. Sehingga kebijakan dari pemerintah rawan terkontaminasi kepentingan pribadi suatu partai politik. Pada akhirnya segala sesuatu tentang politik adalah tidak lagi berorientasi menang dan kalah, akan tetapi berorientasi benar dan salah. Sehingga perlu adanya reorientasi kembali mengenai tujuan politik yang benar untuk kepentingan berbangsa dan bernegara.(http://aris-s-fkm11.web.unair.ac.id/artikel_detail-78239-Umum-Solusi%20Politik%20di%20Indonesia.html)
(https://leogama156.wordpress.com/2013/03/18/keadaan-politik-di-indonesia-saat-ini/)