SEJARAH EKONOMI INDONESIA

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

DI SUSUN OLEH:
                    NAMA            : SAMUEL P SILITONGA (26215361)
                                              NOVITASARI                  (25215144)
                                              RIMANDA SARI             (26215005)

KELAS           : 1EB23

SOFTSKILL

A.      Sejarah Prakolonialisme

Pada masa sebelum kekuatan Eropa Barat mampu menguasai daratan dan perairan Asia Tenggara, belum ada Indonesia. Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran, kadang hidup berdampingan dengan damai sementara di lain waktu berada pada kondisi berperang satu sama lain. Nusantara yang luas tersebut kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik yang dimiliki Indonesia saat ini.Meskipun demikian, jaringan perdagangan terpadu telah berkembang di wilayah ini terhitung sejak awal permulaan sejarah Asia.Terhubung ke jaringan perdagangan merupakan aset penting bagi sebuah kerajaan untuk mendapatkan kekayaan dan komoditas, yang diperlukan untuk menjadi kekuatan besar. Tapi semakin menjadi global jaringan perdagangan ini di nusantara, semakin banyak pengaruh asing berhasil masuk; suatu perkembangan yang akhirnya akan mengarah pada kondisi penjajahan.

Keberadaan sumber-sumber tertulis adalah yang memisahkan masa sejarah dari masa prasejarah.Karena sedikitnya sumber-sumber tertulis yang berasal dari masa sebelum tahun 500 Masehi, sejarah Indonesia dimulai agak terlambat.Diduga sebagian besar tulisan dibuat pada bahan yang mudah rusak dan - ditambah dengan iklim tropis lembab dan standar teknik konservasi yang berkualitas rendah pada saat itu - ini berarti bahwa sejarawan harus bergantung pada inskripsi/prasasti di atas batu dan studi sisa-sisa candi kuno untuk menelusuri sejarah paling terdahulu nusantara.Kedua pendekatan ini memberikan informasi mengenai struktur politik tua karena baik sastra maupun pembangunan candi adalah contoh budaya tinggi yang diperuntukkan bagi elit penguasa.

Sejarah Indonesia memiliki ciri sangat khas, yaitu umumnya berpusat di bagian barat Nusantara (khususnya di pulau Sumatera dan Jawa).Karena sebagian besar bagian timur Nusantara memiliki sedikit kegiatan ekonomi sepanjang sejarah (terletak jauh dari jalur perdagangan utama), hal itu menyebabkan sedikitnya kegiatan politik; suatu situasi yang berlanjut hingga hari ini.

B.     SITEM MONOPOLI VOC

VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan & aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602.Markasnya berada di Batavia, yg kini bernama Jakarta. Hindia-Belanda pada abad ke-17 & 18 tak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda [bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC

Tujuan utama VOC ialah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara.Hal ini dilakukan melalui penggunaan & ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, & terhadap orang-orang non-Belanda yg mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut.Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi & kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yg bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dlm politik internal Jawa pada masa ini,& bertempur dlm beberapa peperangan yg melibatkan pemimpin Mataram & Banten.

C.    SISTEM TANAM PAKSA

-         Latar Belakang Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa

Akibat perang Napoleon hutang dalam negeri Belanda dan pembayaran bunga atas hutangnya itu membumbung tinggi. Keadaan makin buruk ketika Uni Belanda-Belgia yang dibentuk oleh hasil Kongres Wina pada tahun 1815 runtuh dalam revolusi Belgia pada tahun 1830. Usaha Belanda untuk menaklukan kembali Belgia pada tahun 1831-1832 menemui kegagalan, dan pada tahun 1839 Belanda mengakui kemerdekaan Belgia.Dengan demikian Belanda telah kehilangan sebagian dari wilayah negaranya.

-         Dampak Positif dan Negatif Tanam Paksa VOC

Pelaksanaan tanam paksa mengakibatkan dampak yang besar bagi bangsa Indonesia baik itu dampak positif maupun negatif. Berikut adalah penjelasan selengkapnya:

Dampak Positif

1.    Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman baru.
2.    Rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor.

Dampak Negatif

1.    Penderitaan fisik dan mental kerena bekerja terlalu keras.
2.    Pajak yang besar
3.    Pertanian lokal khususnya padi mengalami gagal panen.
4.    Kelaparan dan kematian dimana-mana
5.    Menurunnya jumlah penduduk Indonesia

D.      SISTEM EKONOMI KAPITALIS LIBERIAL

Sistem Ekonomi Liberal (Kapitalis): Sistem ekonomi liberal ialah sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Suatu kondisi dalam mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam istilah ekonomi disebut laissez-faire. Negara-negara penganut sistem ekonomi liberal antara lain: Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada, dan Indonesia {yang|dengan} pernah menganut sistem ekonomi liberal pada tahun 1950-an.

a. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal

• Swasta/masyarakat diberikan banyak kebebasan dalam melakukan kegiatan perekonomian 
• Memiliki kebebasan memiliki barang modal (barang kapital).
• Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi atas semangat untuk mencari keuntungan sendiri.

b. Kebaikan sistem ekonomi liberal

• Terdapat persaingan yang mendorong kemajuan usaha.
• Campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian ekonomi kecil sehingga memberikan kesempatan lebih luas bagi pihak swasta.
• Produksi berdasar pada permintaan pasar ataupun kebutuhan masyarakat.
• Pengakuan hak milik oleh negara, memberikan mansyarakat semangat dalam berusaha. 

c. Keburukan sistem ekonomi liberal

• Adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan bagi pihak lemah. 
• Dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat.
• Timbulnya praktik yang tidak jujur yang dengan berlandas  mengejar keuntungan sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum biasa tidak diperhatikan atau dikesampingkan. 

E.     ERA PENDUDUKAN JEPANG

Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan pada Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris.Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942.Pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut.Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya.Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.
Selama masa pendudukan, Jepang juga membentuk persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau 独立準備調査会 (Dokuritsu junbi chōsa-kai^?) dalam bahasa Jepang.Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI yang bertugas menyiapkan kemerdekaan.

F.     EKONOMI INDONESIA SETIAP PERIODE PEMERINTAHAN ORDE LAMA, OREDE BARU,  DAN REFARASI

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, sejak masa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang.Walaupun sebenarnya tonggak ketatanegaraan Indonesia telah ada jauh sebelum proklamasi.Pada waktu awal kemerdekaan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 maka Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh menteri-menteri sebagai pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada tanggal 12 September 1945 dibentuklah Kabinet Presidensial ( Kabinet RI I) dengan 12 departemen dan 4 menteri negara. Selain itu wilayah Indonesia yang begitu luas dibagi menjadi 8 provinsi dan 2 daerah istimewa yang masing-masing wilayah dipimpin oleh gubernur.

Sistem Presidensial pernah berganti Sistem Parlementer, dengan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri.Perdana Menteri Pertama Indonesia adalah Sutan Syahrir.Berubahnya sistem pemerintahan di Indonesia pada saat itu adalah pengaruh kuat dari kaum sosialis (KNIP).Selain itu Indonesia pada awal kemerdekaan juga masih belajar tentang bagaimana menjalankan pemerintahan.Dengan sistem parlementer ini maka Di Indonesia saat itu memiliki DPR yang anggotanya dipilih oleh rakyat.Sistem ini juga memungkinkan adanya banyak partai.Maksud dari sistem ini adalah untuk membatasi kewenangan presiden.Jika pada sistem presidensial kabinet bertanggungjawab kepada presiden maka sistem parlementer, Presiden bertanggungjawab kepada parlemen/DPR.

Karena sering mengalami kegagalan kabinet, dan banyak menimbulkan gerakan-gerakan pemberontakan yang menyebabkan stabilitas negara terganggu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang isinya antara lain mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 dan bentuk pemerintahan kembali ke sistem presidensial.

1. Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949

- Bentuk Negara : Kesatuan

- Bentuk Pemerintahan : Republik

- Sistem Pemerintahan : Presidensial

- Konstitusi : UUD 1945

- Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

- Presiden dan Wapres : Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta (18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948)

Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI) (19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)

Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda. Setelah munculnya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 November 1945, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh presiden sampai tanggal 14 November 1945. Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah 14 November 1945, kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer.

2. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950

- Bentuk Negara : Serikat (Federasi)

- Bentuk Pemerintahan : Republik

- Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer)

- Konstitusi : Konstitusi RIS

- Lama periode : 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950

- Presiden dan Wapres :

1. Ir. Soekarno = presiden RIS (27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950)
2. Assaat = pemangku sementara jabatan presiden RI (27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950)

Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 september 1949 dikota Den Hagg (Netherland) diadakan konferensi Meja Bundar (KMB). Delegasi RI dipimpin oleh Drs. Moh.Hatta, Delegasi BFO (Bijeenkomst voor Federale Overleg) dipimpin oleh Sultan Hamid Alkadrie dan delegasi Belanda dipimpin olah Van Harseveen. Adapun tujuan diadakannya KMB tersebut itu ialah untuk meyelesaikan persengketaan Indonesia dan Belanda selekas-lekasnya dengan cara yang adil dan pengakuan kedaulatan yang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Salah satu keputusan pokok KMB ialah bahwa kerajaan Balanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dam tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.Demikianlah pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana menandatangani Piagam Pengakuan Kedaulatan RIS di Amesterdam. Bila kita tinjau isinya konstitusi itu jauh menyimpang dari cita-cita Indonesia yang berideologi pancasila dan ber UUD 1945 karena :

1. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federalisme) yang terbagi dalam 16 negara bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 buah satuan kenegaraan (pasal 1 dan 2 Konstitusi RIS).
2. Konstitusi RIS menentukan suatu bentuk negara yang leberalistis atau pemerintahan berdasarkan demokrasi parlementer, dimana menteri-menterinya bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah kepada parlemen (pasal 118, ayat 2 Konstitusi RIS)
3. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau semangat pembukaan UUD proklamasi sebagai penjelasan resmi proklamasi kemerdekaan negara Indonesia (Pembukaan UUD 1945 merupakan Decleration of independence bangsa Indonesia, kata tap MPR no. XX/MPRS/1996). Termasuk pula dalam pemyimpangan mukadimah ini adalah perubahan kata- kata dari kelima sila pancasila. Inilah yang kemudian yang membuka jalan bagi penafsiran pancasila secara bebas dan sesuka hati hingga menjadi sumber segala penyelewengan didalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959

- Bentuk Negara : Kesatuan

- Bentuk Pemerintahan : Republik

- Sistem Pemerintahan : Parlementer

- Konstitusi : UUDS 1950

- Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

- Presiden dan Wapres : Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta

UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 . UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan "sementara", karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut.Dekrit Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950.Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956.Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan.Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD '45. Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara.Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju.Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak tetapi pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum.Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959.Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum.Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses yang ternyata merupkan akhir dari upaya penyusunan UUD.Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka.Isi dekrit presiden 5 Juli 1959.

4. Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Demokrasi Terpimpin)

- Bentuk Negara : Kesatuan

- Bentuk Pemerintahan : Republik

- Sistem Pemerintahan : Presidensial

- Konstitusi : UUD 1945

- Lama periode : 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966

- Presiden dan Wapres : Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Latar belakang dikeluarkannya dekrit ini adalah:

1. Kehidupan politik yang lebih sering dikarenakan sering jatuh bangunnya kabinet dan persaingan partai politik yang semakin menajam.
2. Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang dasar
3. Terjadinya gangguan keamanan berupa pemberontakan bersenjata di daerah-daerah

Berikut Isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959:

1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
2. Pembubaran Badan Konstitusional
3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

1. Bentuk pemerintahan Presidensial Ir. Soekamo sebagai Presiden dan Perdana menteri dengan kabinetnya dinamakan Kabinet Kerja.
2. Pembentukkan MPR sementara dengan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959. Keanggotaan MPRS terdiri dari 583 anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan 200 wakil-wakil golongan.
3. Pembentukkan DPR sementara berdasarkan penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 yang diketuai oleh Prcsiden dengan 45 orang anggotanya.
4. Pembentukkan Front Nasional melalui penetapan Prcsiden No. 13 tahun 1959. tertanggal 31 Desember 1959. Tujuan Front Nasional adalah: a. Menyelesaikan Revolusi Nasional b. Melaksanakan pembangunan semesta nasional c. Mengembalikan Irian Barat dalam wilayah RI. Front Nasional banyak dimanfaatkan oleh PKI dan simpatisannya sebagai alat untuk mencapai tujuan politiknya.
5. Pembentukkan DPRGR Presiden Soekarno pada 5 Maret 1959 melalui penetapan Presiden No. 3 tahun 1959 membubarkan DPR hasil Pemilu sebagai gantinya melalui penetapan Presiden No. 4 tahun I960 Presiden membentuk DPRGR yang keanggotaannya ditunjuk oleh Soekarno.
6. Manipol USDEK Manifesto politik Republik Indonesia (Manipol) adalah isi pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Atas usul DPA Manipol dijadikan GBHN dengan Ketetapan MPRS No. 1 MPRS/I960, Menurut Presiden Soekano intisari dari Manipol ada lima yaitu : UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Disingkat menjadi USADEK. Berkembang pula ajaran Presiden Soekano yang dikenal dengan NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunis).
7. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 200 dan 201 tahun 1960 Presiden membubarkan Partai Masyumi dan PSI dengan alasan para pemimpin partai tersebut mendukung pemberontakan PRRI/Permesta.

Keadaan Ekonomi Mengalami Krisis, terjadi kegagalan produksi hampir di semua sektor. Pada tahun 1965 inflasi mencapai 65 %, kenaikan harga-harga antara 200-300 %. Hal ini disebabkan oleh

1. penanganan dan penyelesaian masalah ekonomi yang tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak terkontro.
2. adanya proyek merealisasikan dan kontroversi.

Pada masa demokrasi terpimpin ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya:

1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia

1. 
   

1. 5. Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru)

1. 
   

1. - Bentuk Negara                      : Kesatuan

1. - Bentuk Pemerintahan           : Republik

1. - Sistem Pemerintahan            : Presidensial

1. - Konstitusi                             : UUD 1945

1. - Lama periode                        : 22 Februari 1966 – 21 Mei 1998

1. - Presiden dan Wapres :

1.      Soeharto (22 Februari 1966 – 27 Maret 1968)

2.      Soeharto (27 Maret 1968 – 24 Maret 1973)

3.      Soeharto dan Adam Malik (24 Maret 1973 – 23 Maret 1978)

4.      Soeharto dan Hamengkubuwono IX (23 Maret 1978 –11 Maret 1983)

5.      Soeharto dan Try Sutrisno (11 Maret 1983 – 11 Maret 1988)

6.      Soeharto dan Umar Wirahadikusumah (11 Maret 1988 – 11 Maret 1993)

7.      Soeharto dan Soedharmono (11 Maret 1993 – 10 Maret 1998)

8.      Soeharto dan BJ Habiebie (10 Maret 1998– 21 Mei 1998)

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni, terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada fihak swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara melalui sejumlah peraturan:

1. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

6. Sistem Pemerintahan Periode 1998 – sekarang

- Bentuk Negara : Kesatuan

- Bentuk Pemerintahan : Republik

- Sistem Pemerintahan : Presidensial

- Konstitusi : UUD 1945

- Lama periode : 21 Mei 1998 – sekarang

- Presiden dan Wapres :

1. B. J Habiebie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
2. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)
3. Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)
4. Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla (20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009)
5. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono (20 Oktober 2009 – 2014)
6. Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019)

1. 
   

1. 
   

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadapUUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentangsemangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanannegara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dannegara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhanbangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah PembukaanUUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

G.    CITA-CITA EKONOMI MERDEKA

DALAM pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Bapak-bapak pendiri bangsa kemudian bersepakat membentuk Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berfalsafah Pancasila.Setelah merdeka itu, maka terbukalah pintu gerbang untuk mewujudkan Indonesia sebagai sebuah negara yang bebas, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur sebagai cita-cita nasional bangsa Indonesia.

           

Tahun ini, negara kita Indonesia yang merdeka telah berusia 70 tahun, sudah banyak kemajuan yang kita raih, dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keagamaan.Hal ini terlihat pada perkembangan demokrasi, peningkatan pendapatan perkapita, pemerataan pendidikan, dan semaraknya kehidupan keagamaan, dan ini diakui dunia internasional. Pencapaian spiritual dan intelektual bangsa kita tidaklah kalah bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Namun potensi yang positif itu sampai batas tertentu terbuang sia-sia karena ketidaksungguhan dan berbagai kesalahan kolektif, yang terkait dengan melemahnya visi dan karakter bangsa.

           

            Ternyata belum pahamnya kita akan visi dan kelemahan karakter bangsa menjadi beban yang berat. Apalagi berakumulasi dengan berbagai problem internal yang kompleks.Seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, keterbelakangan, korupsi, kerusakan lingkungan, utang luar negeri, dan perilaku elite yang tidak menunjukkan keteladanan selaku negarawan.Beban ini semakin berat dengan adanya faktor eksternal seperti intervensi kepentingan asing dan dampak krisis global dalam berbagai aspek kehidupan.Kita kehilangan daya tahan dan kemandiriannya. Kalau dibiarkan, maka Indonesia tidak hanya kehilangan peluang untuk tumbuh menjadi bangsa dan negara yang sukses mengukir kejayaan peradaban, tetapi sebaliknya akan semakin terpuruk di hadapan bangsa-bangsa lain.

            Dengan proklamasi 1945 maka Indonesia menjadi bangsa merdeka. Dengan kemerdekaan itu bangsa kita secara berdaulat bisa menentukan nasib dan masa depannya sendiri, menjadi cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu terwujudnya Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; Perikehidupan kebangsaan yang bebas; dan Pemerintahan Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah cita-cita nasional kita sebagai semangat kebangsaan dan kemerdekaan, yang harus dipahami sekaligus sebagai nilai dan arah tujuan utama perjalanan bangsa dan Negara dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selain menentukan cita-cita nasional juga untuk menegaskan kepribadian bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila bahwa sebagai dasar negara, Pancasila merupakan perjanjian luhur dan kesepakatan nasional yang mengikat seluruh bangsa.

            Di dalam Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bernegara, terkandung ciri keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.Nilai-nilai tersebut tercermin dalam hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran.Cita-cita nasional dan falsafah bangsa yang ideal inilah yang perlu ditransformasikan ke dalam visi nasional dan karakter yang dapat diwujudkan ke dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.

            Dalam usia 70 tahun kemerdekaan ini, mari kita hidupkan kembali visi dan karakter bangsa ini. Visi nasional dan karakter bangsa mesti dan perlu diarahkan pada  penguatan nilai dan sosial budaya demokrasi yang luhur dan mulia, terciptanya ketahanan ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat banyak, serta penguatan nilai-nilai dan kepribadian bangsa yang kokoh. Harapan kita revitalisasi visi dan karakter bangsa ini ke depan, mesti diproyeksikan untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain.  Dirgahayu Indonesiaku, Jayalah Indonesiaku. Merdeka!

DAFTAR PUSAKA :

http://www.sejarahnusantara.com/sejarah-nusantara/sejarah-aktivitas-kolonial-dan-monopoli-pergadangan-voc-di-nusantara-1602-1800-10023.htm

http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/sejarah-prakolonial/item123

http://fungsi.web.id/2015/06/penyebab-timbulnya-tanam-paksa-di-indonesia.html

http://www.artikelsiana.com/2015/06/sistem-ekonomi-pengertian-fungsi-macam-jenis-ciri.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_%281942-1945%29

http://www.zonanesia.net/2014/10/periodisasi-sistem-pemerintahan.html

https://www.google.com/search?q=cita+cita+ekonomi+merdeka&biw=1525&bih=734&ei=wMkUV-udO8jN0ATw07mIBg&start=10&sa=N&dpr=0.9